NPWN


NPWP

Wajib Pajak Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Pengusaha Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP

– Berdasarkan sistem self assesment setiap WP mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

– Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

– Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

– Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bukan berikutnya.

– WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP

– Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

– Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.

– Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.

– Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

 

 

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi Perpajakan setempat dengan melampirkan :

1.Untuk WP orang pribadi Non-Usahawan :

a.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia

b.Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2.Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :

a.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

b.Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;

c.Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3.Untuk WP Badan :

a.Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT;

b.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

c.Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah satu pengurus aktif;

d.Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

4.Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong

a.Fotokopi KTP bendaharawan ;

b.Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5.Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/Pemungut :

– Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

– Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation ;

– Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

– Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.

6.Bagi wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi surat kuasa khusus.

 

 

 

 

Perubahan Data Wajib Pajak (WP)

Apabila terjadi perubahan data agar segera memberitahukan ke Kantor Pelayanan pajak setempat dengan mengisi formulir perubahan/mutasi WP dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Perubahan Data Wajib Pajak (WP) Dilakukan dalam hal :

  1. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer.
  2. perubahan nama WP karena penggantian nama disyaratkan adanya keterangan dari institusi yang berwenang;
  3. Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal.
  4. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan NPWP Pusat);
  5. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotokopi akte perubahan;
  6. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP;
  7. Perubahan bentuk badan;
  8. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah;
  9. Penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan.

Tempat Pendaftaran WP Tertentu & Pelaporan Usaha PKP Tertentu

  1. KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta dan seluruh BUMN, kecuali ditentukan lain
  2. KPP PMA Satu untuk wajib pajak PMA sektor Industri Kimia dan barang galian non logam, kecuali ditentukan lain.
  3. KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri Logam dan Mesin, kecuali ditentukan lain.
  4. KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor pertambangan dan perdagangan, kecuali ditentukan lain.
  5. KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA sektor industri tekstil, makanan, dan kayu, kecuali ditentukan lain.
  6. KPP PMA Lima untuk Wajib Pajak sektor Agribisnis dan Jasa , kecuali ditentukan lain.
  7. KPP Perusahan Masuk Bursa untuk seluruh wajib pajak Perusahaan Masuk Bursa, kecuali ditentukan lain.
  8. KPP Badora untuk wajib pajak BUT dan orang asing yang berkedudukan/ bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, kecuali ditentukan lain.

 

Fungsi NPWP & Pengukuhan

Fungsi NPWP

  • Sarana dalam administrasi
  • Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
  • Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
  • Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
  • Setiap WP hanya diberikan satu NPWP

Fungsi Pengukuhan PKP

Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM

Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan

KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagi PKP.

 

Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP & Pengukuhan PKP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Penghapusan NPWP & Pencabutan Pengukuhan Sebagai PKP dan Persyaratannya

Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal :

  • WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
  • Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/ akte perkawinan dari catatan sipil :
  • Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris ;
  • WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang ;
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;
  • WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

Pencabutan Pengukuhan Sebagai PKP dilakukan dalam hal :

v  PKP pindah alamat;

v  WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi;

v  PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP;

Dasar hukum Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 150/PJ/1999 tentang perubahan KEP – 27/PJ./1995

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 515/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu.

5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 516/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

6.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

7.Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 525/PJ./2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Tempat Lain Sebagai Tempat terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak.

8.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 167/PJ/2003 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 515/PJ./2000 tentang Tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu.

 

 

Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.)

Apa Fungsi NPWP ?

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak

diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok

Wajib Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan SE – 41/PJ./2003 secara garis besar NPWP mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

2. Sebagai identitas wajib pajak

3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

4. Untuk dicantumkan dalam semua dokumen perpajakan.

 

Sumber : http://www.ariestiyansyah.info/Dasar_hukum_NPWP#Dasar_hukum_Nomor_Pokok_Wajib_Pajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s